Ekonom Sebut Rupiah Bisa Rebound jika Policy Mix Fiskal-Moneter Membaik

Jakarta (KABARIN) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai nilai tukar rupiah sebenarnya masih punya peluang besar untuk kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut dia, penguatan rupiah bisa terjadi jika koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia berjalan lebih solid, terutama antara sektor fiskal dan moneter.

Fakhrul memperkirakan rupiah berpotensi kembali ke kisaran Rp16.800 hingga Rp17.000 per dolar AS apabila bauran kebijakan atau policy mix dilakukan secara seimbang.

Saat ini, rupiah di pasar offshore diketahui sempat menembus level Rp17.800 per dolar AS ketika pasar domestik libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5) dan Kamis (28/5).

“Level rupiah saat ini menurut saya terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan stabilitas rupiah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Bank Indonesia saja. Menurutnya, pemerintah juga perlu menjaga sinkronisasi kebijakan agar pasar merasa yakin terhadap arah ekonomi Indonesia.

Fakhrul mengatakan pelaku pasar saat ini sangat memperhatikan konsistensi komunikasi dan kebijakan antara pemerintah dengan BI, apalagi di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi.

“Kalau BI sudah mengetatkan kebijakan, tetapi fiscal stance dan komunikasi kebijakan belum sinkron, maka tekanan terhadap rupiah tetap besar,” kata dia.

Belum lama ini, Bank Indonesia memang menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.

Menurut Fakhrul, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas rupiah dan inflasi jangka menengah.

“BI mulai kembali ke pendekatan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve seperti era 2018,” kata dia.

Di sisi lain, ia menilai kebijakan fiskal Indonesia juga harus mulai menyesuaikan dengan kondisi global saat ini yang semakin kompleks. Dunia disebut sedang menghadapi inflasi struktural yang lebih tinggi, ketegangan geopolitik, biaya energi mahal, hingga rantai pasok yang makin rumit.

Fakhrul juga mengingatkan pasar obligasi sangat sensitif terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. Jika investor mulai khawatir terhadap pembiayaan APBN, subsidi, dan stabilitas eksternal, maka imbal hasil obligasi bisa naik karena premi risiko ikut meningkat.

Selain itu, ia menilai struktur suku bunga domestik saat ini belum sepenuhnya ideal.

Menurutnya, suku bunga SRBI yang tinggi memang efektif menjaga rupiah dalam jangka pendek. Namun jika berlangsung terlalu lama, kondisi tersebut bisa menyedot likuiditas ke instrumen moneter dan membuat penyaluran kredit ke sektor produktif melambat.

“Setelah stabilitas pulih, yield curve SBN harus mulai dinormalisasi sehingga memancing capital flow secara bertahap,” jelas Fakhrul.

Secara keseluruhan, ia menilai Indonesia perlu mulai membangun struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan global.

“Kita perlu burden sharing yang lebih seimbang antara fiskal, moneter, sektor energi, dan sektor riil. Karena kalau rupiah terus menjadi penanggung terakhir dari semua tekanan ekonomi, maka volatilitas akan terus berulang,” kata Fakhrul.